Warga Menyoal Dairi Prima Mineral

Warga desak DPRD Dairi batalkan addendum ANDAL PT DPM (foto: Mongabay)
Warga desak DPRD Dairi batalkan addendum ANDAL PT DPM (foto: Mongabay)

SIDIKALANG, Kalderakita.com: Warga mendesak anggota legislatif Kabupaten Dairi untuk mengeluarkan rekomendasi pembatalan pembahasan addendum ANDAL di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang di ajukan PT. Dairi Prima Mineral (DPM).

Desakan itu disampaikan pada saat beraudiensi di kantor DPRD Kabupaten Dairi oleh masyarakat yang terdiri dari perwakilan masyarakat Desa Bongkaras, Desa Pandiangan, dan Desa Sumbari, pada Selasa 6 April 2021 lalu.

Warga Desa Pandiangan Hotmin Hutasoit dalam pertemuan itu mempertanyakan soal jarak pembuangan limbah yang dinilai bisa menganggu kesehatan warga.

“Di dalam addendum Andal disebutkan bahwa jarak bendungan limbah hanya 1000 meter dari permukiman penduduk. Dan menurut peraturan Tiongkok hal ini sudah melanggar Hukum di negaranya," kata Hotmin.

"Tapi kenapa justru di Indonesia dibiarkan? Apakah karena manusia di Tiongkok lebih tinggi dibandingkan kami sebagai masyarakat? Apakah harga bapak dan ibu dan kami lebih rendah?” tambahnya.

Dalam pertemuan itu, masyarakat yang berasal dari Kecamatan Silimapungga-pungga tersebut didampingi oleh Aliansi NGO Dairi yang terdiri dari Petrasa, YDPK, dan Pesada.

Dialog itu juga dihadiri Pimpinan Komisi II DPRD Dairi dan anggota dewan lainnya. Sementara dari pihak pemerintah kabupaten Dairi dihadiri oleh Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. 

Warga lainnya Rinawati Sinaga juga menyampaikan keluhan dan hasil kajian dari ahli yang bernama Richard Meehan soal pembuangan limbah PT DPM yang mencemari lingkungan.

“Kami memohon kepada DPRD agar ikut serta dengan masyarakat untuk menolak pembangunan PT. DPM,” Ucap Rinawati Sinanga, perwakilan dari Desa Bongkaras.

Masyarakat beraudiensi di kantor DPRD Kabupaten Dairi (foto: Aliansi NGO Dairi)

Ia menambahkan bahwa mereka merasa khawatir karena struktur tanah di Sopo Komil tidak stabil, karena berasal dari letusan Gunung Api Toba. Hal itu berdampak pada lokasi bendungan limbah yang dibangun tidak memiliki pondasi yang kuat sehingga beresiko jebol ke depan.

Sedangkan perwakilan Desa Sumbari, Mangatur bilang PT DPM tidak menepati janji soal kekuatan bendungan limbah.

“Pada tahun 2018 di Parongil selama 51 hari tidak dapat air bersih akibat banjir bandang. Padahal di addendum PT. DPM dikatakan bisa menahan banjir hingga 100 tahun kedepan. Nyatanya tidak.” tegasnya.

 Ia juga menambahkan, di Dusun Sopo Komil ada sumber mata air yang menghidupi 6000 jiwa penduduk.

Catatan Aliansi NGO Dairi

Rohani Manalu perwakilan  Aliansi NGO Dairi memaparkan, PT. DPM berdiri berada di jalur patahan tetapi dalam dokumen addendum tidak menyertakan analisis resiko bencana, sehingga diduga PT. DPM telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

PT. DPM juga diduga minim partisipasi masyarakat hanya melibatkan segelintir orang dari 4 Desa. Sementara Data dari Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sumut memetakan desa berpotensi terdampak ada 11 Desa.

Selain itu, PT DPM juga diduga mengalami kekeliruan administrasi perpajakan, dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) di sebut PT DPM bergerak dalam pertambangan emas dan perak. Namun dalam dokumen yang lain disebut jasa pertambangan minyak dan gas.

Yang paling membahayakan, disampaikan juga bahwa gudang Bahan Peledak (Handak) yang dibangun di dusun Sipat di Desa Longkotan berjarak 50 meter dari permukiman penduduk.

Artinya, gudang bahan peledak dibangun diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung (IPPKH) yang semula direncanakan menjadi lokasi gudang bahan peledak.

Sementara itu, Koordinator Advokasi Duat Sihombing sekaligus jurubicara Aliansi NGO Dairi juga memprotes sikap dari Dinas Pertanian Dairi yang menyepelekan keluhan warga.

Warga menyoal aktivitas tambang PT DPM (foto: Aliansi NGO Dairi)

"Kami juga kecewa dengan pernyataan bapak Kadis Pertanian yang mengatakan petani bisa bertani tanpa tanah. Bapak tadi mau memberi solusi namun bukan solusi. Kami juga meminta supaya DPRD menggunakan fungsi pengawasan," ungkapnya.

"Terkait Dinas Lingkungan hidup kita juga kecewa bahwa tidak paham dengan addendum. Saya juga bisa memberi kritik atas kerja-kerja DPRD saat ini. Kami juga bermohon ke DPRD untuk memberikan rekomendasi dan minimal ditinjau kembali atau dihentikan sementara. Mohon secepatnya supaya rekomendasi bisa dilakukan.” pungkasnya.

Menanggapi aspirasi warga itu, pihak eksekutif dari beberapa dinas menyebut bahwa mereka juga belum mengetahui isi addendum Andal.

Sementara itu, Ketua Komisi II Rukiatno Nainggolan menyebut akan meneruskan aspira masyarakat itu ke pimpinan DPRD untuk membuat rekomendasi.

Editor: Dedi Gumelar