Warga Ajibata-Tigaraja-Parapat Mesti Bergerak Sebelum Segalanya Terlambat

Kota wisata Parapat yang terus berbenah (foto: P Hasudungan Sirait/Kalderakita.com
Kota wisata Parapat yang terus berbenah (foto: P Hasudungan Sirait/Kalderakita.com

JAKARTA, Kalderakita.com: Setelah pembangunan infrastruktur modern berlangsung sejak tahun 1974, Ajibata memang menggeliat dan bangkit. Listrik dan air ledeng yang sudah mengalir, seketika menghalau  wajah keterbelakangan. Rumah tinggal dari beton bermunculan termasuk yang bertingkat. Milik Aman Daulat (Ompu Risma Sirait), Ompu Tiara Gurning (Tokke Gurning), Aman Ranto (Parkios Parduru), dan Aman Santa (Batil Sirait) antara lain. Yang terakhir ini pebisnis truk yang pindah dari dekat Balerong ke sebelah Binanga [sungai]  Naborsahan.

Putra Jaihutan Ajibata, Amani Mangatas (Justin Sirait) juga menghadirkan rumah peristirahatan di sana. Berada di areal yang luas di tepi pantai, kediaman ini cukup lama kami tempati. Kini lahan kepunyaan salah satu pendiri bus PMH tersebut menjadi peruntukan vila yang sedang dirampungkan. Pemiliknya Raja Pangihutan Sirait (Pak Miduk), putra Amani Mangatas.

Seperti di Tigaraja, kedai nasi berhadiran yakni milik Amani Asi Sirait, Nai Anggiat boru Sirait, Aman Rus Sirait, Siganupari (kepunyaan keluarga Pak Parang Gurning), dan Pak Manurung (tepat di sebelah Amani Asi).   Semuanya di kawasan pelabuhan.

Kedai tuak tentu saja hadir yakni yang  dioperasikan keluarga Marungkil Sirait dan  keluarga Tigor Sirait (camat Ajibata sekarang, dia merupakan lae kandung penyanyi Jules Ambarita). Berbuka malam hari, keduanya berdekatan di Pasir yang tak jauh dari Binanga Naborsahan. Pengunjungnya datang dari mana-mana termasuk dari Parapat Kota, sebutan untuk kitaran Jl. Si Singamangaraja sekarang.

Kedai kopi-teh muncul. Termasuk punya Aman Dimar Sirait dan yang di seberangnya, tepat di prapatan, milik Pak Manalisi Sirait.

Parjagal [pedagang daging bab] ikut meramaikan suasana, yakni Pak Manurung asal Motung yang bersebutan si Panjang sebab bertubuh tinggi. Dia, seperti halnya Pak Maddin Sinaga,  lama berjualan di belakang Balerong

Toko material tentu ada, yaitu kepunyaan Aman Daulat (Ompu Risma Sirait). Juga, paberik [gilingan padi],  milik Ompu Solobean yang dioperasikan anak bungsunya, Juara Sirait.

Meski sudah jauh lebih semarak, pertumbuhan Ajibata ternyata tetap lamban hingga beberapa tahun berselang. Salah satu penyebabnya adalah pembiaran  oleh pemerintah sejak pembangunan yang rupanya berlangsung  sampai awal 1980-an saja. Isu bahwa sejumlah hotel mewah akan segera tegak di tanah yang dibebaskan pemerintah di sekitar Sigilang, Juma Sihala, dan Juma Toba ternyata isapan jempol belaka. Selain Hilton, Mbak Tutut (Siti Haryanti Rukmana) yang disebut-sebut bakal berinvestasi di sana. Nyatanya, sampai sekarang satu pun tiada.

FERI TAO TOBA

Ajibata menjadi jauh  lebih ramai setelah pada 1986 pengusaha Jakarta kelahiran Panguruan, Pulau Samosir, Ompu Tuan Binur  Sitanggang menghadirkan pelabuhan feri di sisi kiri Binanga  Naborsahan. Bertrayek Ajibata-Tomok, angkutannya bernama KM [singkatan dari kapal motor] Tao Toba I.  Nakhodanya, Amani Melda (Kali Muda Gultom), putra Kepala Negeri Silimalombu. Lulusan sebuah sekolah pelayaran di Jakarta ini sebelumnya mengurusi kapal Tani Gultom milik ayahnya.

Pelabukan Ajibata kini (foto: P Hasudungan Sirait/Kalderakita.com)

Pada 1990 mulai beroperasi KM Tao Toba 2. Rutenya sama. Untuk seterusnya dalam sehari kedua kapal ini 5 kali merapat di pelabuhan Tomok. Selain penumpang dan kendaraan mereka, yang diangkut adalah truk-truk milik PT Indorayon Inti Utama (Indorayon). Saban hari, setidaknya 20 truk pinus Pulau Samosir yang dibabati korporasi milik Tan Kang Hoo alias Sukanto Tanoto diseberangkan ke Ajibata.  Dari sana kemudian dilanjutkan ke pabrik mereka di Sosor Ladang, Porsea, yang beroperasi sejak 1988.

Warung-warung bersahaja, sebagian besar berdinding kayu,  bermunculan begitu pelabuhan feri mulai beroperasi. Letaknya di sisi kiri jalan menuju Lumban Suhisuhi, di lahan yang dulu dibebaskan pemerintah. Tak hanya itu, rumah-rumah darurat juga menjamur. Di tengah euforia Reformasi yang terjadi begitu Presiden Soeharto tumbang pada Mei 1998, bangunan seadanya itu terus membanyak seiring perangkakan waktu. Tanah milik pribadi (yang tak ikut dibebaskan negara) juga ada yang diokupasi secara sepihak oleh penggarap sampai sekarang yakni kepunyaan   Aman Nur (Ompu Bona atau Daulat Sirait).

Dalam atmosfir Reformasi, pengambilan kembali [reclaiming]  tanah rakyat yang dulu dibeli pemerintah juga berlangsung kemudian. Sesuatu yang wajar tentunya jika mengingat bagaimana dulu, sejak 1974,  lahan ini hanya dihargai Rp 500 per meter [saat itu harga sekaleng beras Rp 2 ribu] dan proses pelepasannya diwarnai oleh tekanan kalau bukan intimidasi.

Kehadiran feri Tao Toba sejak 1986 tak hanya mempengaruhi kemajuan Ajibata tapi juga serta-merta mengubah peta bumi ekonomi dan sosial Pulau Samosir. Untuk kali pertama dalam sepanjang sejarah, kendaraan beroda 4 atau lebih bisa diseberangkan dari dan  ke Pulau Samosir. Imbasnya tentulah luar biasa.

Seketika pintu Pulau Samosir  terbuka lebar-lebar untuk dunia luar. Sitanggang par-ferri  memang visioner. Warga pulau ini tak tergantung lagi pada Tigaraja atau Ajibata dalam bidang sandang, pangan, dana papan. Para agen besar atau grosir dari Medan, Pematang Siantar, dan kota besar lain, bisa langsung menjangkau mereka lewat truk-truk logistik. Sebaliknya, hasil bumi pulau bisa diseberangkan ke kota-kota tujuan tanpa harus diturunkan dulu di Tigaraja atau Ajibata. Tentu saja 2 tempat yang terakhir ini menjadi sangat terpukul secara bisnis.

Berkat feri KM Tao Toba, Pulau Samosir lekas bangkit secara ekonomi dan sosial. Tuktuk, Tomok, dan Ambarita yang paling mekar berseri. Penginapan dan rumah makan bermekaran di sana. Pelancong, termasuk dari dalam negeri, lebih suka menjambanginya  karena selain fasilitasnya lebih gres dan jenis layanannya lebih aneka, alamnya juga lebih eksotik.

Fasilitas umum terus dibenahi (foto: P Hasudungan Sirait/Kalderakita.com)

Hegemoni Parapat-Tigaraja selama puluhan tahun sebagai titik utama tujuan wisata di kitaran Kaldera Toba  berakhir dengan sendirinya. Cenderung menjadi perlintasan saja akhirnya dia, hingga kini. Sesuatu yang tak perlu terjadi tentunya kalau saja pembangunan berlangsung di sana. Nyatanya, sejak tahun 1970 wajahnya ‘begitu-begitu’ saja karena memang seakan luput dari perhatian pemerintah.

PANGKALAN AQUAFARM

Kesemarakan Ajibata bertambah setelah sebuah perusahaan Swiss hadir di Danau Toba pada 1998. PT Aquafarm Nusantara namanya, mereka menernakkan ikan nila di dalam keramba jaring apung di  3 kecamatan yakni Onan Runggu (Simalombu menjadi bagiannya), Simanindo, dan Ajibata. Berskala raksasa, tak kurang dari 100 ton pelet mereka taburkan ke keramba saban hari. Jangan tanya betapa merananya tao [danau] dibuatnya hingga detik ini.

Pabrik pakan, pembibitan, dan pengolahan ikan milik Aquafarm  terletak di lahan sekitar 130 hektar di Desa Naga Kisar, Pantai Cermin (Kabupaten Serdang Bedagai).  Ikan nila dari Danau Toba dihimpun di pangkalan Ajibata. Dengan truk-truk besar yang dilengkapi dengan tabung-tabung oksigen, hasil panen itu diangkut ke pabrik Naga Kisar. Setelah diolah di sana menjadi sayatan-sayatan daging tanpa tulang (fillet) produk itu dikirimkan ke mancanegara.

Keberadaan pangkalan ikan Aquafarm tentu semakin  menyemarakkan Ajibata. Karyawan mereka (beserta keluarganya) dengan sendirinya menjadi warga kawasan yang dulu memiliki pantai berpasir putih yang membentang dari Binanga Naborsahan hingga pengkolan Lumban Suhisuhi; letaknya tak jauh dari lokasi yang sekarang  bersebutan Tenda Biru.

Sejak 2019 Aquafarm menggunakan nama baru yang gagah dan laksana bersahabat dengan alam: Regal Spring Indonesia. Arti dari regal spring adalah mata air megah. Dalam hal penukaran nama ini mereka serupa dengan PT Inti Indorayon Utama yang sekarang menjadi PT Toba Pulp Lestari. Yang lestari siapa? Pemiliknya, tentu. Adapun alam Toba, ia telah lama porak-poranda dibuatnya.

Apakah Aquafarm membawa kemakmuran bagi warga Ajibata sedelah 2 dekade lebih? Iya, untuk yang bekerja di sana atau berbisnis dengan mereka. Jumlahnya tak banyak dan mereka ini lebih banyak kaum pendatang.  Corporate social responsibility (CSR; tanggung jawab sosial perusahaan) yang bisa dinikmati penduduk lokal selama ini sebatas ikan nila gratis beberapa kilo saja yakni saat mereka melangsungkan hajat besar; hal yang jarang terjadi, tentu.  

Setelah beroperasi sejak 1998, Aquafarm alias Regal Springs seharusnya tidak ber-CSR ala kadarnya lagi dan penyalurannya mesti secara kelembagaan dengan transparansi yang tinggi. Demikian juga yang dari feri Tao Toba, perusahaan yang berkiprah di sana sejak 1986.  

Dua korporasi yang menangguk untung besar puluhan tahun ini seyogyanya sudah menyediakan layanan kesehatan dan yang lain  bagi khalayak luas serta beasiswa untuk murid berprestasi. Penerimanya? Ya, warga Ajibata dan kawasan  lain yang merupakan wilayah operasinya.   

KOTA KECAMATAN

Sejak Indonesia merdeka,   Ajibata menjadi bagian dari Kecamatan Lumba Julu. Kecamatan ini sendiri berinduk ke Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang beribukotakan Tarutung. Ternyata peta geografis ini kemudian sontak berubah akibat demam pemekaran yang berlangsung begitu Presiden Soeharto tumbang.

Kabupaten Taput mekar sehingga lahir sejumlah kabupaten baru: Toba Samosir (Tobasa, sejak 1998;  Humbang Hasundutan (Humbanghas, mulai 2003); dan Samosir (dari 2003).

Memiliki wilayah yang luas, Ajibata juga akhirnya memisahkan diri. Sejak 2002 ia menjadi  kecamatan. Teritorinya  mencakup 9 desa dan 1 kelurahan:  Perdamean Ajibata, Pardomuan Ajibata, Parsaoran Ajibata (kelurahan), Motung, Pardomuan Motung, Pardamean Sibisa, Parsaoran Sibisa,  Horsik, Sigapiton, dan Sirungkungon. Luasnya 72,80 km² atau 3,60% dari total luas Kabupaten Toba Samosir (sekarang menjadi Kabupaten Toba).

Tentu  fasilitas yang dihadirkan negara di Ajibata menjadi jauh lebih banyak karena ia telah menjadi kecamatan.  Puskesmas, kantor camat, kantor polisi (Polsek), dan SMA negeri, antara lain. Puskesmas bersebelahan dengan kampung kami, Pagarbatu. Sedangkan 3 yang terakhir ini  di Pongkalan, Lumban Sirait.

Ajibata yang terus menggeliat (foto: P Hasudungan Sirait/Kalderakita.com)

Ajibata sekarang lebih manggalsak [menggelepar] lagi. Pemerintah pusat, lewat kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah menghadirkan pelabuhan feri baru di sana. Letaknya di pelabuhan lama yang bersebelahan dengan pelabuhan swasta milik keluarga Tokke Pinggir. Trayek feri adalah Ajibata-Ambarita. Menko Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan fasilitas ini pada 2 Maret  2019. 

Besar dan indah disain terminal penumpang pelabuhan feri Ihan Batak. Berarsitektur rumah Batak, perancangnya adalah arsitek terkemuka Yori Antar. Di sebelah bangunan ini terdapat ruang perkantoran dan gerai (lihat foto).

DI PERSIMPANGAN

Fasilitas penyeberangan seperti yang di Ajibata ini juga dibangun pemerintah di tempat lainnya yaitu Ambarita, Simanindo, Tigaras, Muara, Balige, Tongging dan Marbun Toruan. Perancangnya Yori Antar juga. Yang mengoperasikan tetap  sama yakni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Merupakan perusahaan negara (BUMN), ASDP singkatan dari  Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Seperti di Ajibata, di Parapat Kota juga ada proyek pemerintah pusat yang sedang ditangani PUPR yakni pembenahan Pantai Bebas (semula bernama Sosor Pasir) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Parapat. Rencananya, pekerjaan ini rampung tahun 2021.

Proyek di Parapat Kota ini, sama halnya dengan pembangunan 8 pelabuhan.pembuatan dan jalan lingkar Pulau Samosir (telah rampung) serta  peluasan-pendalaman terusanan Tano Ponggol   merupakan bagian dari program infrastrukturnya Presiden Jokowi. Tujuannya,  menjadikan  Kawasan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia bersama  Likupang (Minahasa Utara, Sulut), Borobudur, Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur). 

Seperti kata Menteri PUPR Mochamad Basuki Hadimoeljono di pelbagai kesempatan, pembangunan infrastruktur di setiap DPSP serba terpadu. Artinya, penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku (untuk keperluan industri) dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian termaktub sekaligus dalam sebuah rancangan induk. Sepaket, satu sama lain berpaut  dalam hubungan yang saling melengkapi.

Penataan Pantai Bebas (hingga ke depan Hotel Atsari 1) meliputi 3 hal sekaligus yakni penataan pantai, pembangunan ruang terbuka publik, serta penataan gerbang.

Jaringan pipa  dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah akan menghubungkan Parapat (Kabupaten Simalungun) dengan  Ajibata (Kabupaten Toba). Air limbah dari Jalan Si Singamangaraja, Terminal Sosorsaba,  dan Jalan Anggarajim diteruskan ke IPAL Pantai Bebas. Dari sana dialirkan ke Sijambur, Ajibata, untuk diolah. Setelah jernih, airnya baru masuk danau. Dengan demikian Danau Toba tidak lagi menjadi jamban raksasa seperti selama ini; hal yang tak elok dipandang dari segi apa pun terutama pariwisata.

Masih ada sejumlah proyek infrastruktur  pemerintah pusat di kitaran Parapat-Ajibata terkait dengan Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Di antaranya adalah pembangunan jalan tol Pematang Siantar-Parapat (merupakan sambungan dari lintasan Medan-Binjai dan Medan-Tebing Tinggi) serta peningkatan mutu bandara Sibisa. 

Kementerian PUPR menargetkan proyek Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat selesai pada akhir 2021. Akibat pandemi Corona, tenggat waktu ini kelihatannya akan mundur.

Pengembangan bandara Sibisa (masuk Kecamatan Ajibata) dimulai sejak 2017. Hal yang dikerjakan antara lain memanjangkan landasan dari 750 x 23 meter menjadi 1.200 x 30 meter. Dengan begitu, pesawat jet kecil seperti milik Citilink dan Wings akan bisa mendaratinya.

Dibangun pada 1977, bandara Sibisa berstatus perintis. Pada 15 November 2006 pesawat komersial mulai beroperasi di sana, yakni Susi Air berute Medan-Sibisa.  Namun, hanya sampai Februari 2007 saja mereka bertahan. Sesudahnya, lapangan terbang ini menganggur dan sempat menjadi pergelean ni horbo [kubangan kerbau]. Itu sempat kulihat dan kujepret.

Pembangunan di sana sini (foto: P Hasudungan Sirait/Kalderakita.com)

Bila bandara ini telah rampung nanti, dampaknya akan besar bagi Parapat-Tigaraja-Ajibata dan sekitarnya. Soalnya, dari sana ke jantung kota Parapat sekitar 10 Km saja (bisa ditempuh dalam 20 menit dengan naik mobil). Parapat sendiri dirancang pemerintah pusat sebagai pintu masuk utama Kawasan Danau Toba.

Dalam skala kecil, ada program lain dari pemerintah pusat di kitaran Parapat yakni  home stay (di kawasan Tiga Rihit), pembangunan  Sanggar Budaya Dolok Sipiak (berada di sebelah Conference Hall, pimpinannya adalah Corry Paroma Panjaitan), dan penataan kawasan Pante Marihat-Istana Presiden.

Secara teoritis, Parapat-Tigaraja-Ajibata dan sekitarnya akan lekas maju berkat proyek infrastruktur pemerintah Jokowi. Jalan tol tersambung sejak dari Medan. Bandara tersedia di Sibisa. Pantai yang bertata membentang sejak dari Sosor Pasir hingga Istana Presiden. Home stay dan sanggar budaya tersedia. Tentu saja bisnis ikutan akan merebak nanti mengikuti keniscayaan alam: dimana ada gula di situ ada semut.

Kemajuan itu sudah nyata betul di depan mata karena sebagian  infrastruktur telah klar. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan penduduk setempat: apakah mereka bakal menjadi tuan di negeri sendiri nanti atau cuma penonton yang tersudutkan sehingga terus-menerus marungut-unguti [menggerutu]?

Lalu, apakah tanah adat mereka akan menjadi berkah atau sebaliknya menjadi petaka karena sudah menjadi milik para investor serta menimbulkan friksi keluarga? Kudengar kabar bahwa tanah di Sibisa sudah banyak yang beralih tangan. Orang-orang kaya, termasuk dari Jakarta, banyak yang berburu tanah di sana; seorang taipan, misalnya, memiliki lahan sampai beratus hektar.

Kalau pembiaran terjadi—dan sampai hari ini  masih demikian—warga lokal  kemungkinan besar hanya akan menjadi penonton yang terus-menerus meradang akibat dirinya yang termarjinalisasi di tengah pembangunan yang niscaya berlanjut mengikuti hukum besi kapitalisme. Konflik yang terjadi di Sigapiton (bagian dari Kecamatan Ajibata) hanyalah sebuah gejala awal.

Lantas, apa yang harus dilakukan? Tak lain dari marsipature hutana be [membenahi kampung masing-masing] sebelum segalanya terlambat, menurutku. Kaum pangaranto [diaspora] harus lekas turun, tidak lagi cuma berceloteh dan menggerundel di kejauhan. Ini tentu tak hanya berlaku untuk mereka yang berasal dari kitaran Parapat-Ajibata, tapi seluruh Kawasan Kaldera Toba. Menurut Anda bagaimana?